Banyak Protes, Ini Kata Advokasi Kesultanan Banten

Ketua Badan Advokasi Kesultanan Banten, Tubagus Amri Wardana.
Serang, Liputanbanten.co.id – Penolakan dan protes atas di revitalisasinya Banten Lama oleh sejumlah pihak mendapatkan tanggapan serius dari Sekjen Lembaga Pemangku Adat yang juga Ketua Badan Advokasi Kesultanan Banten, Tubagus Amri Wardana.

Ia menilai, protes-protes yang dilontarkan oleh orang yang tifak mengukai revitalisasi Banten Lama tidak berlandaskan kajian hukum secara matang, namun hanya mengacu pada opini yang belum teruji keilmiahannya.

“Kalau saya lihat penolakan itu hanya berdasarkan opini ketidaksukaan, dan opininya tidak berdasarkan hukum. Maka dari itu kepada pihak-pihak yang mau berkomentar, tolong pahami dulu, jangan menggiring opini seolah-olah Pemprov itu salah kaprah. Saya sebagai duriyat kesultanan Banten merasa bangga dengan dilakukannya revitalisasi ini,”  kata Amri, Kota Serang, Kamis (11/10).

Menurut Amri, dalam melakukan revitalisasi Banten Lama, Pemprov Banten tidak perlu melakukan izin terhadap instansi yang tidak punya wewenang untuk mengeluarkan perizinan, seperti pernyataan dalam opini-opini akhir-akhir ini. “Ini agak aneh, apa perlunya Pemprov Banten melakukan revitalisasi meminta izin kepada Ormas, ini salah kaprah, tidak berdasarkan hukum,” ujarnya.

“Yang kedua ada kalimat ‘revitalisasi ini dijalankan secara tidak beradab’. Justru apa yang dilakukan oleh Pemprov Banten itu sudah benar, mereka melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan cagar budaya. Cagar budaya juga membenarkan dan melakukan pendampingan,” lanjutnya.

Amri menjelaskan, dalam melakukan revitalisasi, Pemprov Banten sama sekali tidak merusak cagar budaya yang ada, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya protes dari pihak Balai Pelestarian Purbakala.

“Itu ruang kosong, bukan ruang cagar budaya, mesjidnya tidak berubah, menaranya tidak berubah, istana kratos surowsoan tidak berubah dan yang lainnya pun tidak berubah. Kalau bicara pelanggaran undang undang, seharusnya bukan dia, tetapi pihak yang berwenang. Pihak cagar budaya purbakala sebagai institusi yang memiliki kewenangan menyatakan itu tidak melanggar,” jelasnya.

Amri juga merasa heran ketika ada pihak yang mengaku-ngaku memiliki tanah di wilayah Kesultanan Banten itu. “Yang ketiga soal tanah itu bersertifikat, ini perlu dipertanyakan. Sedari awal kami dari Badan Advokasi sudah melakukan investigasi, ini kan tanah ulayat, dari mana dasar hukumnya.” tandasnya. (Lb/Ar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here