Natal dan Tahu Baru, Penggunaan Transportasi Udara Diprediksi Meningkat

Ilustrasi Tahu Baru

Jakarta, Liputanbanten.co.id – Minat masyarakat dalam menggunakan transportasi udara saat Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, diprediksi akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan prediksi Direktorat Angkutan Udara, Ditjen Hubud Jumlah Penumpang Berangkat akan mencapai 6,5 juta orang atau meningkat sekitar 8,76 persen ketimbang tahun lalu yang berjumlah 6,01 juta penumpang.

Terkait hal ini para maskapai diimbau untuk tidak menjual tiket selama masa angkutan udara Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di atas tarif yang sudah ditetapkan.

Acuannya adalah UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan no. PM 14 tahun 2016 tentang tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

PM tersebut memuat antara lain formulasi tarif dan besaran tarif jarak setiap rute domestik kelas ekonomi ditambah pajak, asuransi, biaya pelayanan penumpang di bandara dan biaya tambahan (pilihan penumpang secara opsional).

Besaran tarif yang dibayar juga berbeda menurut kategori pelayanan maskapai (full services, medium services dan no frill). Peraturan Menteri Perhubungan tersebut tidak mengatur tarif kelas bisnis dan yang lebih tinggi (nonekonomi).

“Jika maskapai melanggar ketentuan tersebut, sanksi yang akan dikenakan berjenjang mulai dari peringatan, pengurangan frekuensi penerbangan, penundaan pemberian izin rute, denda administratif hingga pembekuan rute penerbangan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti.

Dalam acara Rakornis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Menteri Perhubungan juga telah mengimbau agar maskapai penerbangan tidak mematok tarif tiket pesawat hingga batas atas pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2018/2019.

“Saya sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para operator. Kepada maskapai, saya tekankan agat tidak boleh menjual tiket penerbangan melebihi aturan di PM 14 tahun 2016 itu,” tutur Polana.(Lb/jpn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here