Plt Walikota Cilegon Ajukan 2 Raperda Pada Rapat Paripurna DPRD

Cilegon, Liputanbanten.co.id – Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi menyampaikan dua poin Raperda, yaitu tentang retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rapat paripurna DPRD, di Ruang Rapat DPRD, Senin, (14/5/2018).

“Kedua raperda yang akan kami sampaikan merupakan produk hukum yang sangat penting. Karena bersentuhan dengan masyarakat, yaitu di sektor perdagangan dan di sektor pelayanan publik,” paparnya.

Diketahui Raperda tentang retribusi pelayanan tera dan tera ulang tersebut, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah telah mengamanatkan tentang kewenangan penyelenggaraan urusan metrologi legal, yaitu tera dan tera ulang beserta pengawasannya menjadi kewenangan dari kota.

“Oleh karena itu, amanat undang-undang tersebut membuat Pemerintahan Kota Cilegon wajib untuk menyelenggarakan pelayanan itu,” ujarnya.

Secara teknis, pelayanan metrologi atau ilmu pengukuran kalibrasi dan akurasi tersebut, memiliki peran penting untuk melindungi konsumen dan mematikan barang-barang yang diproduksi memenuhi standar dimens, yang kualitasnya telah ditetapkan.

Sedangkan raperda tentang penyidik pegawai negeri sipil, ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Bahwa, keberadaan pegawai negeri sipil ini adalah elemen yang sangat penting sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum atas pelanggaran Perda.

“Hal yang disoroti adalah agenda pembangunan Cilegon agar transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan pelayanan pemerintah menjadi baik,” tuturnya. (Lb/AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here