Hilangnya Tanggung Jawab Pembangunan di Tangerang Selatan

Oleh: Imran Tumanggor

Pembangunan infrastruktur di Tangerang Selatan hampir dinyatakan tidak pernah tuntas diselesaikan dengan baik. Mulai dari pembangunan gedung 3 pusat pemerintahan yang semestinya diselesaikan satu tahun pekerjaan, gedung DPRD, dan jalan raya yang sampai saat ini tidak tuntas dan tidak jelas penyelesaiannya.

Infrastruktur yang menjadi prioritas kemajuan kota malah dirusak dan dibiarkan terkatung-katung dalam waktu yang cukup lama. Bahkan hingga tulisan ini dimuat belum ada tanda-tanda penyelesaian. Sepanjang jalan raya rute angkutan umum Ciputat-Munjul masih banyak jalan berlobang yang cukup parah, sehingga di berbagai titik sepanjang jalan sering terjadi kemacetan.
Selain itu, masih adanya pembebasan lahan yang belum tuntas seperti pembebasan lahan PLN area Pamulang, dan PT Herona serta jembatan aliran Setu Tujuh Muara Pamulang Tangerang Selatan.
Padahal PLN termasuk BUMN yang semestinya membantu jalannya pembangunan justru terkesan menghalangi pembangunan.
Akibat jalanan yang sempit dan mengerucut di depan area PLN Pamulang tersebut mengakibatkan sering terjadi kemacetan parah apalagi saat berangkat dan pulang kerja. Selain itu masih banyaknya jalan rusak di berbagai titik yang tidak diperbaiki mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan.
Para sopir angkutan umum merasa dirugikan akibat seringnya macet di jalur yang mereka lewati. Karena kemacetan yang terjadi otomatis mengurangi jarak tempuh setiap harinya. Namun hal ini tidak membuat pemerintah terpanggil untuk menyelesaikan dengan baik.

Kurangnya protes warga menjadikan pemerintah cuek dan tetap membiarkan begitu saja tanpa ada tanda-tanda penyelesaian. Saling lempar tanggung jawab antara provinsi dan Kota Tangsel yang seolah-olah bahwa para pejabat yang berwenang tidak mau disalahkan. Beberapa warga sering menyaksikan kecelakaan di jalan berlobang tersebut bahkan ada juga yang pernah tewas akibat terjatuh setelah melintasi jalan yang lobangnya cukup besar dijalan berlobang tersebut. Bahkan ada juga yang pernah tewas terjatuh akibat melintas jalan yang lobangnya cukup besar khususnya para pengendara roda dua.

Pemerintahkan semestinya terlebih dahulu merencanakan pembangunan kemudian melaksanakan, artinya sudah diperhitungkan anggaran dan kebutuhan lain sehingga tidak seperti sekarang ini.
Alasan penundaan penyelesaian pekerjaan jalan ini merupakan kecerobohan fatal yang kita fahami betul bahwa pekerjaan yang tidak kunjung selesai bisa berujung pada permasahan hukum. Karena efeknya bukan malah jalan beres malah tambah rusak. Kiranya pemerintah provinsi segera menyelesaikan pekerjaan ini dengan berkoordinasi kepada lembaga terkait dan juga sebaliknya, pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here