Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPR, Fakrab: Langkah Mundur Demokrasi !

Lebak, Liputanbanten.co.id – Wacana pengembalian pemilihan Kepala Daerah oleh DPR kembali berhembus dan ramai diwacanakan. Biaya politik yang tinggi kemudian menjadi dasar pembenaran dan alasan utama selain alasan banyaknya Kepala Daerah yang ditangkap oleh KPK. Selintas jika tidak di tela’ah lebih mendalam seolah itu menjadi pembenaran yang pas dan cocok.

Ketua Divisi Kajian Pilkada Front Aktivis Mahasiswa Rakyat Banten (Fakrab) Diva Nugraha menjelaskan  sejatinya jika wacana mekanisme pemilihan kepala daerah kembali diperdebatkan ini adalah langkah mundur dan kembali mengulang-ulang persoalan yang sama pada tahun 2014 ketika Susilo Bambang Yudhyoni (SBY) pada saat itu mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014.

“Argumentasi terkait alasan biaya politik yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, perlu dilihat secara cermat dan serius, Bukankah faktanya biaya politik yang tinggi, justru dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk hal-hal yang jelas-jelas sudah dilarang di dalam Undang-undang pilkada, seperti misalnya mahar politik dan ini sudah menjadi rahasia umum, padahal, ketentuan memberikan uang kepada partai politik, atau partai politik menerima uang terkait proses pencalonan kepala daerah ini sudah diancam sanksi didalam UU Pilkada,” kata Diva saat dihubungi melalui WhatsApp, Minggu (15/04).

Selain itu lanjut Diva, biaya politik tinggi juga memang disebabkan oleh hal lain dan akibat prilaku oknum kepala daerah sendiri.

“Biaya politik tinggi bukannya mereka lakukan sebagai sarana instan dan pembodohan kepada pemilih seperti melakukan politik uang, padahal praktik politik uang adalah sesuatu yang dilarang dilakukan. Ancaman sanksinya pun tidak main-main, bisa didiskualifikasi sebagai calon kepala daerah,” jelas Diva.

Masih kata Diva, apakah biaya politik tinggi yang menjebak kepala daerah itu memang betul, atau biaya tinggi itu justru dikeluarkan untuk hal-hal yang sebenarnya ‘haram’ dilakukan dalam hukum pilkada.

“Justru jikapun pemilihan kembali dilakukan DPR bukankah sangat rentan terhadap atraksi politik, sebab rezim yang menguasai parlemen akan kemudian melakukan manuver sesuai intruksi atasannya, jika pilkada dikembalikan ke DPR menurut kami justru akan lebih banyak mudharatnya,” ujar Diva.

Diva menyarankan agar DPR dan Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan yang muncul di dalam sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, dan melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang ada.

“DPR dan Pemerintah akan jauh lebih produktif jika melakukan perbaikan terhadap sistem pemilihan kepala daerah, dari pengalaman pilkada langsung yang sudah dilakukan. Misalnya dengan melakukan evaluasi aturan  dan penguatan aparatur penegekan hukum untuk lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pilkada. Jangan sampai daulat rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya kembali direnggut,” tutup Diva. [Lb/Ram]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here