Baru di Bangun Gedung SDN Bantar Panjang Sudah Retak, Pemkab Diminta Antisipasi Kerusakan Parah

Orang tua siswa menunjukan kondisi ruang kelas SDN Bantar Panjang yang retak, Rabu (17/06/2020)

Serang, Liputanbanten.co.id – Tiga ruang kelas SDN Bantar Panjang di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang yang dibangun 2018 lalu kini kondisinya kembali memprihatinkan.

“Pada bagian tembok ruang kelas retak sudah pada retak padahal bangunan baru, tidak hanya itu, bagian plapon gudang sekolah juga jebol. Kondisi tersebut baru diketahui orang tua siswa pada Mei 2020,” ujar Irfan Muntaha Imi Divisi Kebijakan Publik Pattiro Serang, Rabu (17/6/2020).

Lanjut Irfan, Kondisi tersebut tentu akan mengganggu kenyamanan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang berlangsung di sekolah tersebut.

“Meskipun saat ini sekolah masih libur lantaran Covid-19, tetapi tidak menutup kemungkinan KBM di sekolah dalam waktu dekat mulai diaktifkan seiring diberlakukannya New Normal,” ujarnya.

Maka dari itu kami berharap, Pemerintah Kabupaten Serang segera memulihkan kondisi SDN Bantar Panjang. Sehingga, disaat siswa mulai mengikuti KBM sudah tidak lagi merasa khawatir ruang kelas yang dipakai akan roboh.

Sebagaimana yang terjadi sebelum SDN Bantar Panjang dibangun. Kondisinya memprihatinkan sampai-sampai siswa harus belajar di tenda yang dibuat orang tua siswa dari terepal dan bambu. Itu akibat kelalayan Pemerintah Kabupaten Serang dalam menyediakan ruang kenyamanan belajar untuk siswa.

“Untuk itu kami meminta Pemerintah Kabupaten Serang bisa mengantisipasi agar hal tersebut tidak kembali terjadi dengan benar-benar memperhatikan keamanan dan kenyamanan disekolah. Salah satunya dengan membuat kebijakan anggaran yang berpihak pada pendidikan,” kata Irfan.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1 bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Lb/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here