Dewan Pendidikan Soroti Pergub Pendidikan Gratis

Ilustrasi. (Dok/Net)

Serang, Liputanbanten.co.id – Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 31 tahun 2018 tentang pendidikan gratis yang dikeluarkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim terus menuai polemik. Sebelumnya Komisi V yang melakukan kritis terhadap isi pergub itu, kali ini giliran Dewan Pendidikan Banten turut mengkritisi hal itu.

Salah satu anggota Dewan Pendidikan, Eni Suhaeni mengatakan, Program pendidikan gratis yang dicanangkan WH yang pada hari ini sudah dikeluarkan Pergubnya tidak lah hal yang spektakuler, pasalnya kebjikan tersebut masih sama dengan program sebelumnya.

“Pernyataan gratis pada program sekolah gratis yang digadang-gadang saat ini itu masih pada hal-hal yang dibiayai dari dana Bos dan Bosda, tidak ada yang baru,” kata Anggota Dewan Pendidikan, Eni Suhaeni, Jumat, (17/8).

Lanjut Eni, Saat SMA/SMK masih ditangani Kabupaten dan Kota sudah meberlakukan sekolah gratis. Bahkan khusus untuk siswa miskin, di Kabupaten Tangerang sendiri Bupati telah mengeluarkan kebijakan kartu pintar di luar anggaran Bosda.

“Artinya kebijakan Pendidikan Gratis yg dikeluarkan oleh pa Gubernur bukan hal baru. Tapi memang sudah dilakukan sebelumnya oleh Kabupaten dan Kota. Pendidikan gratis YES untuk masyarakat miskin tapi untuk orang-orang kaya NO,” katanya.

Menurut Eni, jika seluruh kegiatan dan program di sekolah digratiskan secara menyeluruh, maka Gubernur harus merevisi lagi pasal 32, yang itu harus sesuai amanah konstitusi, UU dan Permen diatasnya, sebelum Pergub dilahirkan.

Terkait adanya program di sekolah yang masih mandeg, lanjut Eni, berharap agar Anggaran yang disediakan pusat dan Pemprov Banten bisa mencukupi kedepan, Tergantung berapa akumulasi kebutuhan sekolah dan berapa yang digelontorkan sesuai kebutuhan.

Lebih jauh, menurut pengalaman dirinya di Kabupaten Tangerang saat membuat draft bosda untuk penggelontoran membayar guru honorer yg besaran porsinya hanya 15% dari bosda tidak bisa di geser lagi ke 50% . Karena akan dianggap melanggar ketentuan juklak juknisnya.

“Saya meyakini bosda provinsi pun tidak akan bergeser dari ketentuan sebagaimana Bosnas, karena harus tetap on the track.Tapi mari kita optimis saja mudah- mudahan APBD Provinsi sangup mengcover semua kebutuhan penyelenggaraan pendidikan ke arah kualitas yang lebih baik,” katanya. (Lb/Ar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here