Apresiasi Kinerja KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU KPK

Masa aksi menggelar aksi penolakan revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019) @Foto:Abdul/Liputanbanten.co.id

Serang, Liputanbanten.co.id –  Koalisi masyarakat sipil menggelar aksi penolakan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Jendral sudirman, Kota Serang, Selasa (17/9/2019).

Dalam aksinya masa aksi Masyarakat Sipil di Provinsi Banten dengan tegas menyatakan menolak rencana DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Di tengah perilaku korupsi yang makin massif di semua lini kekuasaan, sulit mengharapkan agenda pemberantasan korupsi tanpa KPK,” kata Juru Bicara Koalisi masyarakat sipil, Fuaddudin Bagas saat ditemui di lokasi.

Dijelaskan Bagas, perkemahan KPK harus dibaca sebagai upaya mengkerdilkan kinerja pemberantasan korupsi. Karena rakyat Provinsi Banten sejatinya  mengapresiasi atas kinerja KPK yang selama ini berkat sentuhan KPK beberapa kasus tindak pidana korupsi kelas kakap berhasil diungkap.

“Masyarakat Banten bersyukur atas diungkapnya kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah, suap pendanaan Bank Banten yang menyeret pimpinan DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019, hingga kasus suap mantan Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi oleh KPK,” ujarnya.

Kemudian, Koalisi Masyarakat Sipil menilai, revisi yang tengah diikhtiarkan oleh DPR dan pemerintah adalah upaya untuk memperkuat pelemahan KPK. Pelemahan itu dibuktikan dengan pembentukan Dewan Pengawas.

“Dari gagasan yang berkembang ke publik, Dewan Pengawas akan menjadi lembaga kontrol terhadap wewenang strategis KPK, terutama wewenang penyadapan. Situasi demikian jelas akan mengurangi akselerasi kinerja penyidik dalam mengungkap sebuah perkara,” tukasnya.

Hal lain perihal rencana menempatkan pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN), menurutnya Status pegawai KPK menjadi ASN bakal menghilangkan independensi penyidik. Sebab, pegawai KPK bakal berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang tidak lain adalah pembantu langsung dari Presiden.

Berikutnya, terkait kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), DPR mengusulkan KPK memiliki jangka waktu satu tahun dalam mengusut suatu kasus sebelum akhirnya bisa menerbitkan SP3.

“Pemerintah hanya meminta waktunya diperpanjang menjadi dua tahun. Waktu pengusutan kasus yang dibatasi ini akan membuat KPK tidak dapat menangani perkara korupsi yang kompleks, tapi hanya bisa menangani kasus kecil,” ungkapnya.

Bagas menegaskan, seharusnya pembenahan terhadap regulasi yang berhubungan dengan korupsi dilakukan secara berurutan Yang diselesaikan dulu Undang-Undang KUHP, kemudian Undang-Undang mengenai hukum acara kemudian UU Tipikor.

“Revisi Undang-Undang Tipikor lebih genting dilakukan lantaran aturan yang ada saat ini belum sepenuhnya mengadaptasi perjanjian multirateral antikorupsi internasional atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Antara lain seperti korupsi di sektor privat, perdagangan pengaruh, dan memperkaya diri sendiri dengan jasa,” tegasnya.(Lb/Ar/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here