Wujudkan Kampus Sehat, ICMI Banten dan BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kerja Sama

ICMI Banten saat berdialog bersama BPJS Ketenaga Kerjaan, di kantornnya, Jalan Raya Ciracas, Senin(16/9). (Febri/Liputanbanten.co.id).

Serang, Liputanbanten.co.id – Sejumlah universitas dan perguruan tinggi swasta di Banten, khususnya Kota Serang masih sangat minim akan pengetahuannya terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga, para dosen dan pekerja lainnya pun belum terjamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK).

Assisten Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten Didin Haryono mengatakan, berdasarkan presentasi dari keseluruhan perguruan tinggi di Banten, kurang dari 25 persen tenaga pengajar dan pekerja di lingkungan kampus yang telah terdaftar. Namun, untuk jumlah keseluruhan, ia belum mengetahui secara pasti.

“Masih minim peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dari kalangan kampus, baik dosen maupun pekerja yang berada di lingkungan kampus. Kalau dipresentasikan, itu masih dibawah 25 persen. Terutama dosen swasta, karena kebetulan kami lebih banyak menjalin hubungan dengan kampus swasta. Kalo jumlahnya saya belum cek,” katanya, usai acara dialog publik jaminan sosial di salah satu rumah makan di Kota Serang, Senin (16/9) Kemarin.

Ia juga menjelaskan, para mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di luar lingkungan kampus bisa menjadi peserta BPJSTK. Sebab, ini juga masuk dalam perlindungan kerja. Misalnya, ketika melakukan tugas organisasi atau tugas kampus lainnya, ini perlu adanya perlindungan bagi mereka.

“Target kami juga mahasiswa, karena mereka juga tidak hanya melakukan tugas di lingkungan kampus. Ada tugas ekstra lainnya yang perlu adanya perlindungan bagi keselamatan mereka. Akan tetapi, masuk dalam program mandiri bukan penerima upah. Tapi bisa didaftarkan oleh kampusnya,” ujarnya.

Pihak kampus, ia menjelaskan, harus mendaftarkan para mahasiswanya kepada BPJSTK sebelum melaksanakan KKN. Karena masuk dalam program mandiri, nantinya mahasiswa akan dikenakan iuran sebesar Rp 16.800 per bulan. Kemudian, masuk dalam kategori Bukan Penerima Upah (BPU).

“Itu pun sifatnya sementara, selama mereka mengikuti KKN. Kecuali, mereka ingin melanjutkan, itu bisa tinggal diperpanjang saja dengan membayar iuran Rp 16.800. Itu terbagi, Rp 10 ribu untuk kecelakaan kerja, dan Rp 6.800 untuk kematian,” ucapnya.

Sedangkan, untuk pekerja lainnya, seperti nelayan dan buruh pabrik, saat ini sudah mulai ikut menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Meski belum secara menyeluruh, akan tetapi sebagian besar nelayan telah terdaftar. Seperti yang berada di Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Sementara, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten Lili Romli mengatakan,  kalau negera memiliki kewajiban kepada warganya terhadap keselamatan kerja. Untuk itu, pihaknya bekerjasama dengan BPJSTK melakukan upaya dalam memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya civitas.

“Kami mendorong untuk para akademisi dan staff pengajar di perguruan tinggi swasta se-Banten agar pihak yayasan menjamin setiap pekerjanya menjadi peserta BPJS. Saya kira ini sangat penting bagi mereka agar terlindungi mulai dari berangkat kerja hingga kembali kerumah,” ujarnya. (Lb/FS/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here