Di Sepelekan Dinas PU, Komisi III DPRD Cilegon Hengkang Dari Pertemuan

DOK: Kontak Media Info
DOK: Kontak Media Info

CILEGON, LIPUTAN BANTEN.COM—Pertemuan antara Komisi III DPRD Kota Cilegon dengan Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kota Cilegon–tentang asset Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang hendak dihapuskan dari daftar asset pemkot Cilegon di ruang rapat DPRD setempat, Senin siang, berlangsung menegangkan. Ketua dan anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon hengkang dari ruang rapat DPRD setempat, setelah 5 menit melontarkan kekecewaan kepada Kepala Dinas PU Nana Sulaksana yang dinilai tidak koperatif.

Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 ternyata molor hingga pukul 12.00 karena Kepala Dinas PU baru datang saat para anggota komisi III hendak menyelesaikan jumpa pers tentang kekecewaan mereka terhadap Dinas PU yang dianggap menyepelekan mereka.

“Meskipun sekarang dari PU sudah datang, tetapi karena waktu yang sudah terlalu siang, maka sebaiknya pertemuan kita tunda dulu,” ujar Ketua Komisi III Udin Alimudin di awal pembicaraan.

Komentar ini kemudian disambung Wakil Ketua Rachmatullah yang berbicara dengan ketus “Diundang jam 10.00 tetapi baru datang jam 12 kurang, padahal dari PU ke kantor dewan tidak terlalu jauh. Mungkin kita ingin mendengarkan penjelasannya, mengapa diundang jam 10 baru datang sekarang.” Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi III Nurrotul Uyun. “Padahal kami mencoba menghubungi telepon Bapak tetapi sulit sekali diangkat bahkan sering mailbox. Mohon kami juga bisa dibantu karena ini bukan hanya untuk kepentingan kami saja, tetapi juga untuk masyarakat Cilegon. Sekali lagi jika dari Kami Komisi III menghubungi Bapak, mohon agar kooperatif dan menerima telepon kami, sehingga kami bisa mendapatkan informasi yang dua arah.”

Menurut Nurrotul Uyun, saat ini pihaknya membutuhkan data Feseability Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) yang berhubungan dengan pembangunan JLS. “Kita tidak bisa memberikan dukungan untuk penghapusan aset itu bila tidak ada data yang akurat. Jika data itu tidak kami terima, maka sulit bagi kami untuk memberikan rekomendasi,” ujarnya sengit.

Kekesalan para wakil rakyat ini cukup beralasan, karena pihak Dinas PU bukan hanya membikin ulah kali ini saja. Pekan lalu, saat Komisi III minta pendampingan saat hendak survey ke Jalan Lingkar Selatan (JLS), baik Kepala Dinas PU maupun stafnya tak ada yang datang. Tragisnya, keesokan harinya muncul komentar Nana yang malah menyalahkan anggota Komisi III yang tidak melakukan pemberitaan tentang kunjungan ke JLS. Menyikapi hal ini, Kepala Dinas PU Nana Sukmana mengaku bersalah dan meminta maaf. Keterlambatannya bukan disengaja tetapi karena mempersiapkan terlebih dahulu berkas-berkas JLS dari tahun 2005.
(Henny)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here