Jaringan Muda Mathla’ul Anwar Bantah Tuduhan Paslon 02 Soal Maruf Amin

Liputanbanten.co.id – Menyoal pernyataan Ketua Tim Hukum BPN Prabowo Sandi Bambang Widjojanto yang menduduh dugaan maladministrasi calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin. Bahkan mengaku memiliki bukti kuat bahwa Mustasyar PBNU tersebut masih menduduki jabatan di salah satu BUMN kala berkontestasi di Pilpres 2019.

Tuduhan itu dibantah Ahmad Nawawi, Koordinator Nasional Jaringan Muda Mathla’ul Anwar Untuk Jokowi-Maruf. Ia menilai, tuduhan tersebut tidak benar. “Apa yang dituduhkan itu sangat tidak tepat dan menyesatkan,” ujar Nawawi, Rabu (19/6/2019).

Dikatakan Nawawi, posisi Kiyai Maruf Amin sebagai Dewan Pengawasan Syaria pada dua Bank Syaria tersebut merupakan proses rekomendasi dari Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Bank Umum Syariah Nomor 11/3/PBI/2019.

“Artinya kehadiran Pak Kiyai bukan sebagai pejabat BUMNnya tapi hadir sebagai refresentasi lembaga MUInya. Karena Pak Kiyai Ma’ruf Amin bertanggungjawab kepada DSN-MUI, bukan RUPS PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah layaknya direksi dan komisaris,” katanya.

“Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep- 407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,” tegasnya.

Dengan demikian, menurut Nawawi, tuduhan tim Hukum Paslon 02 tersebut tidak bijaksana, berbahaya, dan berpotensi menghilangkan peran MUI sebagai lembaga yang berdasarkan aturan hukum memiliki kewenangan mengawasi praktek keuangan Syariah di Indonesia.

“Karena berdasar fakta aturan diatas, jelas keberadaan Pak Kiyai Ma’ruf di Dewan Pengawas Syariah di kedua Bank tersebut adalah refresentasi MUI bukan sebagai bagian pejabat BUMNnya,” katanya. (Lb/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here