Mengawal Perppu Ormas

Ilustrasi. (Dok/Net)

Oleh: Eko Supriatno, S.IP, M.Pd

“Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat-istiadat, melainkan milik kita semua dari Sabang sampai Merauke”. (Bung Karno)

“Jauh di atas siapa dan dari golongan mana seorang pemimpin berasal, lebih penting dari itu adalah ide-ide yang dibawanya untuk perbaikan bangsa”. (Cak Nur)

 

Diskursus soal Perpu Ormas yang cukup tajam, merupakan hal wajar. Di era demokrasi, tidak boleh ada yang mengganggu kebebasan masyarakat, apalagi yang memberi peluang bagi timbulnya pemerintahan yang otoriter. Hal itulah kemudian yang menjadi pro-kontra. Tentu juga, pemerintah sangat bijak, mempersilahkan para pihak yang tidak setuju pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan dibawa ke pengadilan (Mahkamah Konstitusi).

Pemerintah telah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Penulis mengapresiasi keberanian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mengeluarkan Perppu tersebut. Dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri lebih mudah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dinilai anti-Pancasila.

Penulis heran, kenapa banyak pihak bereaksi saat Perppu pembubaran Ormas ini diterbitkan, padahal yang dibubarkan tersebut organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila.

Pemerintah memang harus hadir dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah tidak bisa hanya mengeluarkan imbauan terkait persatuan bangsa.

Pemerintah tak perlu ragu menghadapi ormas-ormas yang dianggap anti Pancasila atau radikal (nggak suka Pancasila dan nggak suka demokrasi). Selama payung hukum ada dan ormas yang hendak ditindak sudah memenuhi kriteria ormas terlarang, maka tak ada alasan untuk ragu.

Lagipula, sudah saatnya pemerintah bertindak lebih tegas terhadap ormas-ormas dengan sifat terlarang (menurut Perppu). Jika hanya menghimbau-menghimbau terus seperti sebelumnya.

Penulis mencoba membaca tafsir Perppu No. 2 tahun 2017 dari sudut pandang pribadi:

Pertama, Tujuan dari Perppu No. 2 tahun 2017 itu sendiri adalah sangat mulia yaitu melindungi negara kita dari radikalisme yang ingin mengganti dasar negara. Jadi kita harus senantiasa meletakkan tafsir Perpu ini pada tujuan mulianya. Saya setuju bahwa kita semua harus mengawal implementasi Perpu ini jangan sampai ditafsirkan liar. Kita harus mengkonsolidasi kritik dan masukan tersebut menjadi bangunan konsep dan argumentasi yang konstruktif untuk UU Ormas yang lebih baik, bukan menjadi bola panas yang akan dipakai oleh para pendukung radikalisme untuk mendelegitimasi posisi negara. Kita berharap, kedepan ada mekanisme selanjutnya segera digelar oleh pemerintah untuk memastikan bahwa Perpu ini akan menjadi UU yang lebih melindungi organisasi kemasyarakatan kita.

Kedua, Perppu ini memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan untuk membangun sebuah ormas agar bergerak tetap dalam wadah Pancasila dan NKRI. Konteks lahirnya Perpu adalah untuk merespon kegentingan nasional dimana ajaran radikalisme telah merasuk ke dalam ruang privat keluarga dan segala aspek kehidupan masyarakat. Walhasil, ekspresi fanatisme berlebihan pada satu kelompok, superiortas atas klaim kebenaran satu kelompok, propaganda kebencian yang menggila di dunia media sosial maupun nyata, dan tentu saja aksi-aksi kekerasan yang tidak sungkan lagi dipertontonkan di publik.

Ketiga, Perppu Nomor 2 tahun 2017 itu merupakan sebuah solusi untuk menghadapi tersebarnya paham anti-Pancasila. Dengan adanya Perppu ini ormas yang bertentangan dengan Pancasila sudah bisa dibubarkan oleh pemerintah. Sementara, jika menggunakan undang-undang yang lama, maka proses pentahapan untuk membubarkan ormas yang bertentangan Pancasila membutuhkan waktu yang lama sekitar satu tahun.

Darurat Intoleran

Pada dasarnya organisasi kemasyarakatan (ormas) dibentuk untuk kebaikan anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tetapi kondisi dan situasi tertentu atau pengaruh ideologi bisa menjadikan tindakan ormas menjadi kontradiktif dengan tujuan awalnya.

Banyak riset yang menunjukkan Indonesia saat ini dalam kondisi darurat intoleran, alias anti Pancasila. Bisa jadi, dengan adanya Perppu ini justru menuai dukungan dari masyarakat.

Negara Indonesia yang pluralisme, memiliki keanekaragaman perbedaan suku, budaya, bahasa dan agama didirikan para pendiri bangsa berdasarkan ideologi Pancasila dan bukan negara Islam.

Kehidupan masyarakat Indonesia, disebutkannya cukup baik dengan toleransi serta saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan dengan slogan Bhineka Tunggal Ika.

Ormas apa pun bentuknya terlebih yang mengatasnamakan Islam, harus mencerminkan dan mampu membumikan ajaran rahmatan lil alamin. Pencapaian tujuan dalam ormas Islam hendaknya menggunakan paradigma yang mengedepankan pemahaman dan interpretasi teologis-humanis.

Islam mengajarkan cara halus dan pendekatan yang konstruktif dalam berdakwah. Alquran menyerukan cara bilhikmah dan cara billati hiya ahsan. Cara yang lemah lembut dan tidak menimbulkan kerusakan.

Menjalankan dakwah Islam berlandas pada interpretasi teologis-humanis yang mengedepankan membela kepentingan manusia dan kemanusiaan. Memahami dan mengimplementasikan ajaran agama sebagai teologi pembebasan, pencerahan, dan perdamaian yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Jangan sampai agama diinterpretasikan dengan egoisme dan kaca mata sinis terhadap kelompok lain. Apalagi sampai interpretasi tersebut diikuti dengan tindak kekerasan yang justru bertolak belakang dengan ajaran agama yang cinta damai.

Menurut penulis, ada beberapa faktor kenapa bangsa ini “Darurat Intoleran”:

Pertama, Suburnya pertumbuhan ormas dan gerakan politik massa merupakan reaksi atas stagnasi politik pemerintah. Lemahnya kepemimpinan penguasa diakibatkan sikapnya yang tidak tegas mengambil keputusan dan tidak mampu menegakkan hukum, karena telah menjadi bagian dari masalah, yakni terlibat dalam praktik politik curang dan korup. Lantaran menghadapi ketidakpastian yang menjadi-jadi, masyarakat mengambil jalannya sendiri-sendiri untuk menemukan solusi atas masalahnya.

Kedua, Ketidakpuasan terhadap kinerja aparat pemerintah dalam menangani suatu masalah merupakan salah satu faktor munculnya aksi kekerasan ormas, termasuk ormas keagamaan. Misalnya perjudian dan pelacuran atau hiburan malam yang mengganggu ketenangan masyarakat, sedangkan pemerintah berpura-pura tidak tahu. Karena faktor inilah akhirnya sering terjadi pengrusakan oleh ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) terhadap tempat-tempat hiburan yang dianggap arena kemaksiatan.

Ketiga, Munculnya kekerasan juga bisa pengaruh dari ideologi. Faktor ideologis ini sering dijadikan legitimasi untuk mengintimidasi atau bahkan menyerang kelompok lain, baik “seagama”, tapi beda keyakinan seperti jemaah Ahmadiyah atau kelompok lain.

Terakhir, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, para alim ulama di daerah diimbau bersatu untuk mengingatkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Sebab demokrasi di Indonesia juga harus beretika. Apabila terdapat organisasi yang memecah belah persatuan dan kesatuan tentu harus dilakukan tindakan tegas. Sudah saatnya, pemerintah harus bertindak tegas terhadap kelompok yang berseberangan dengan Pancasila.

 

Penulis adalah Wakil Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Banten, dan Tenaga Ahli Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here