Ketua DPRD Banten Dukung Pemkot Serang Tegakkan Perda Pekat

Serang, Liputanbanten.com – Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mendukung adanya Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kearifan budaya lokal di Provinsi Banten. Termasuk Perda Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat.

“saya sebagai penduduk asli Banten mendukung budaya dan kearifan lokal di Banten untuk dipertahankan, melalui Perda” ujar Asep, (23/6/16).

Menurut Asep, mencuatnya persoalan penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap warung makan milik Saeni beberapa hari lalu, sudah sesuai amanah perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Hanya saja, kata dia, mayoritas orang melihatnya dari tekhnis penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP, dan tidak memaknai substansi dari persoalan itu terjadi.

“Persoalan ini ada sesuatu hal yang didramatisir, ada persoalan dimana Satpol PP melakukan razia terhadap warung makan milik ibu Saeni, dan kami pun tidak mentolelir ketika Satpol pp bertindak overacting. Tapi persoalan overacting itu harus dilihat dulu substansi persoalannya apa. Ini kan ada persoalan yang melanggar undang-undang, atau yang melanggar peraturan daerah. Jika mereka sudah diberikan pemahaman tetapi masih melakukan pelanggaran, ya Satpol PP berhak menindaknya sesuai amanah Perda yang ada,” kata Asep.

Dia menambahkan, apa yang dilakukan petugas Satpol PP tersebut jelas tertuang dalam Perda Kota Serang nomor 2 tahun 2010 yang mengatur tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat, dan disosialisasikan melalui surat edaran kepada seluruh rumah makan dan tempat hiburan. Bahkan diperkuat oleh undang-undang nomor 23 tentang otonomi Daerah dan desentralisasi, bahwa Daerah berkewajiban, berhak dan berwenang mengatur, memberdayakan, melayani serta melindungi masyarakatnya. Terlebih Pemerintah Daerah wajib mengakomodir kepentingan masyarakatnya dalam hidup berbangsa dan bernegara.

“Kita boleh kok membuat perundang-undangan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat kita sendiri. Ibu Saeni itu seharusnya ditahan tiga bulan dan denda sebesar lima puluh juta,” ujarnya.

Menurutnya dalam persoalan ini ada orang yang menganggap bahwa  Saeni diberlakukan seperti itu tidak berdasar aturan. Padahal dalam Perda itu sudah jelas ketika ada pemilik rumah makan membuka dan menjual warungnya pada siang hari, akan diambil dagangannya dan ditahan selama tiga bulan dan denda 50 juta.

“Makanya saya minta, tegakan aturan itu, proses di pengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah, apakah Satpol PP yang salah, apakah Saeni yang salah,” cetusnya. (Lukman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here