DPRD Kota Serang Tarik Empat Raperda

Ruang paripurna DPRD Kota Serang. @Foto:Abdul/Liputanbanten.co.id

Serang, Liputanbanten.co.id – DPRD Kot Serang menarik empat raperda. Penarikan itu dikarenakan Pemda tidak memiliki kewenangan untuk mengatur aturan tersebut.

Diketahui, Keempat Raperda yang di tarik kembali diantaranya, Raperda tentang perencanaan dan pembentukan Kecamatan dinilai tidak memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Raperda tentang kedudukan dan keuangan Walikota dan Wakil Walikota Serang di tarik kembali, karena belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur materi raperda.

Bahkan sudah jelas pada pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebut aturan lebih lanjut protokoler dan hak keuangan kepala daerah diatur dalam PP.

Ketua badan pembentukan peraturan daerah ( Bapemperda) DPRD Kota Serang, Mochamad Rus’an mengatakan, raperda tentang pondok pesantren terpaksa ditarik karena kewenangan terhadap pengaturan berkaitan dengan agama, dan bukan kewenangan Pemerintah Daerah. Melainkan Pemerintah Pusat.

“Pemerintah daerah hanya bisa memberikan bantuan kepada pondok pesantren melalui dana hibah. Selain itu, pendidikan di pondok pesantren merupakan pendidikan nonformal, dan telah diatur dalam peraturan daerah no 1 tahun 2010 tentang wajib belajar Diniyah,” kata Rus’an saat ditemui usai paripurna Digedung DPRD Kota Serang, Jum’at (23/08/2019).

Dipaparkan Rus’an, untuk Raperda tentang santunan kematian harus ditarik karena subtansi dari Raperda ini sama atau telah diatur dalam Perda nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Kemudian pengaturan tentang bantuan santunan kematian cukup diatur oleh peraturan walikota (Perwal) dan tidak perlu memerlukan Perda,” paparkannya.

Sementara Raperda pemekaran Kecamatan Cipocok dan Kecamatan Serang gagal dilakukan, karena sudah jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam PP itu disebutkan mengenai persyaratan dasar pembentukan kecamatan. Yakni, penduduk atau kepala keluarga minimal setiap kelurahan 8.000 jiwa atau 1.600 kepala keluarga (KK) dan luas wilayah minimal 7,2 kilometer persegi. (Lb/Ar/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here